Ekonomi

 Menteri Rencana Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa ajak seluruh pihak untuk bersama bangun dari wabah Covid-19. Dan, meneruskan perolehan jadwal Arah Pembangunan Berkepanjangan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Karena menurut Menteri Suharso, SDGs adalah referensi untuk kita tiada kecuali untuk lakukan taktik pemulihan yang lebih bagus dengan pola pembangunan baru, yang memadukan serta menyamakan dimensi sosial, ekonomi serta lingkungan dengan bertepatan. Inilah katakan waktu jadi pembicara dalam seminar online Internasional atau seminar-online dengan topik Build Forward Better: Bangun Bersama-sama Dari Covid-19 Untuk Arah Pembangunan Berkepanjangan di hari Kamis, 22 Oktober 2020 tempo hari. Dalam seminar kesempatan ini, Menteri Suharso berterima kasih ke semua penopang kebutuhan yang sudah memberi suport ke Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 yang cukup susah. "Pemerintahan Indonesia waktu ini selalu la

 Wakil Presiden (Wakil presiden) Ma'ruf Amin merencanakan untuk bikin Pergerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT). Itu dilaksanakan untuk memperlebar keterlibatan warga dalam kumpulkan dana sosial. Dana itu akan digunakan buat memberikan dukungan pemercepatan pembangunan nasional serta kesejahteraan warga. Menurutnya, wakaf tunai itu adalah kekuatan besar yang belum tergali. Karena, penggunaan dana wakaf sejauh ini cenderung digunakan untuk bansos di lingkungan mushola, madrasah, sampai proses penyemayaman. "Kita coba wakaf ini kita bangun kembali agar kelak jadi dana besar yang dapat diinvestasikan, ditingkatkan dalam periode panjang. Ini untuk menolong skema keuangan nasional, perkuat," kata Ma'ruf Amin, Sabtu (24/10/2020). 5 permainan judi casino yang terkenal  Ma'ruf menjelaskan, dia tengah pikirkan bagaimana triknya supaya program GNWT dapat kumpulkan dana wakaf tunai untuk kebutuhan nasional. Ia menyarankan supaya manajemen pengendalian dananya bisa terorganisir

  Pemerintahan lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan Ketentuan Menteri Keuangan (PMK) yang mengendalikan tentang ongkos sertifikasi halal untuk usaha mikro kecil serta menengah (UMKM). Ketentuan ini adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang putuskan menggratiskan sertifikasi halal untuk UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada 2 arah atas gagasan penerbitan PMK baru ini. Yaitu untuk kurangi beban usaha untuk UMKM serta menolong perbaikan ekonomi UMKM syariah. "Untuk sertifikasi halal sesuai UU (Cipta Kerja) akan difungsikan biaya Rp 0 Hingga ketentuan biaya ini harus dikatakan ke pemakai layanan dengan terbuka. Jadi kami sedang menysus PMK sama omnibus law sudah pasti," tutur ia dalam Seminar-online Taktiks Nasional "Indonesia Ke arah Pusat Produsen Halal Dunia", Sabtu (24/10/2020). 5 permainan judi casino yang terkenal  Bendahara negara menjelaskan, nanti semua UMKM yang mempunyai produk minuman dan makanan dapat ma

 PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro sasaran mengakhiri pembangunan Jakarta International Fase (JIS) di akhir 2021. Konstruksi stadion memiliki 82 ribu pemirsa ini dengan keseluruhan menelan ongkos sampai Rp 4,4 triliun. Kecuali stadion, pembuatan JIS mencakup beberapa proyekan lain seperti lapangan latihan sampai tempat komersil di seputar. Proses penyelesaiannya ikut menyertakan tenaga kerja di luar karyawan punya team Kerja Sama Operasi (KSO) pemegang project, seperti Wijaya Kreasi (Wika), PT Pembangunan Perumahan (PP) serta Jaya Konstruksi. Corporate Communication serta Commercial Jakpro Arnold Kindangen menjelaskan, untuk 2020 saja faksinya sudah menggandeng 1.600 tenaga kerja di luar supplier. Jumlah itu gagasannya akan dinaikan sampai 3x lipat lebih dari 2021 kedepan. 5 permainan judi casino yang terkenal  "Situasi kita telah meresap seputar 1.600 karyawan. Sasaran kita untuk di 2021 itu dapat sampai 5.000 (tenaga kerja)," kata Arnold ke Liputan6.com, sepert

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati minta Direktorat Jenderal Bea serta Cukai (DJBC) di beberapa kantor daerah untuk menggerakkan kekuatan export, terhitung produk halal. Dia juga memperingatkan peranan penting DJBC selaku revenue collector. "Spesial untuk produk halal kita telah meminta kanwil bea serta cukai pada umumnya untuk menggerakkan kekuatan export di wilayah. Pekerjaan dari kanwil bukan hanya revenue collector bea masuk, keluar cukai," katanya dalam Seminar-online Taktiks Nasional "Indonesia Ke arah Pusat Produsen Halal Dunia", Sabtu (24/10/2020). Di tengah-tengah keadaan susah karena wabah Covid-19 ini perlu usaha lebih dari seluruh pihak untuk akselerasi perbaikan ekonomi nasional. Hingga DJBC harus juga aktif saranai industri sekalian mengenali kekuatan export yang di masing-masing wilayah. Disamping itu, DJBC didorong untuk memudahkan proses dari proses export untuk usaha atau industri fokus export. "Terutamanya untuk usaha yang berada di temp